Sejak masa Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC, Belanda memahami bahwa Nusantara terdiri dari banyak kerajaan, suku, dan kelompok kepentingan yang sering memiliki persaingan masing-masing. Kondisi itu kemudian dimanfaatkan melalui politik divide et impera atau adu domba untuk menjaga kekuasaan kolonial tetap bertahan. Strategi tersebut tidak selalu dilakukan dengan perang langsung, tetapi juga dengan memanfaatkan elite lokal, pasukan bayaran, serta persaingan antarkerajaan.
Di Batavia, VOC mulai membangun sistem pemisahan etnis secara teratur pada akhir abad ke-17. Ide tersebut muncul dari pejabat VOC seperti Mayor Isaac St Martin dan van Hoorn yang mengusulkan agar penduduk pribumi ditempatkan berdasarkan kelompok etnis masing-masing. Pada tahun 1688 aturan itu diterapkan untuk membentuk kampung-kampung etnis yang berfungsi sebagai zona penyangga pertahanan VOC.
Kampung Melayu menjadi salah satu wilayah penting dalam sistem tersebut. Selain sebagai pusat komunitas Melayu, kampung itu juga berfungsi melindungi Batavia dari ancaman serangan kelompok pribumi di Jawa. Dengan cara ini, VOC tidak hanya mengontrol masyarakat melalui pemisahan wilayah, tetapi juga menjadikan kelompok tertentu sebagai benteng menghadapi kelompok lain.
Dalam praktiknya, VOC sering merekrut elite Melayu sebagai perantara kekuasaan kolonial. Salah satu tokoh penting adalah Kapiten Melayu Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai pejabat Melayu yang mengabdi kepada VOC dalam berbagai peran mulai dari juru tulis, penerjemah, diplomat, hingga pemimpin pasukan.
Wan Abdul Bagus bukan sekadar pejabat administratif. Ia juga terlibat langsung dalam berbagai operasi militer VOC di Nusantara. Ketika Kesultanan Mataram menghadapi pemberontakan Pangeran Trunojoyo pada abad ke-17, VOC memanfaatkan pasukan Melayu untuk membantu pihak Mataram melawan pemberontak.
Perang Trunojoyo sendiri menunjukkan bagaimana Belanda memanfaatkan konflik internal Jawa demi memperkuat pengaruhnya. Pangeran Trunojoyo memberontak terhadap Amangkurat I karena ketidakpuasan terhadap pemerintahan Mataram yang dianggap zalim dan terlalu dekat dengan VOC. Namun di tengah konflik itu, VOC justru tampil sebagai “penolong” Mataram sambil memperluas kendalinya di Jawa.
Pasukan loyalis Mataram dan VOC kemudian bergerak bersama menuju Kediri untuk menghancurkan kekuatan Trunojoyo. Strategi itu bahkan dirancang dengan melibatkan beberapa jalur pasukan agar daerah-daerah di Jawa Timur perlahan dipengaruhi untuk berpihak kepada VOC dan Mataram. Dalam perjalanan itu, pasukan kolonial juga memanfaatkan konflik lokal serta tokoh-tokoh yang kesetiaannya masih goyah.
Selain menggunakan pasukan Eropa, VOC mengandalkan tentara dari berbagai etnis Nusantara. Orang Melayu, Bugis, Ambon, hingga pasukan lokal lainnya dijadikan bagian dari kekuatan kolonial. Mereka sering dipertemukan melawan kelompok pribumi lain yang sebenarnya sama-sama berada di bawah ancaman kolonialisme.
Di Jawa, Wan Abdul Bagus dan pasukannya juga tercatat ikut menumpas pemberontakan Kapitan Jonker pada tahun 1689. Kapitan Jonker sendiri merupakan tokoh Maluku yang sebelumnya juga memiliki hubungan dengan VOC sebelum akhirnya memberontak. Konflik tersebut memperlihatkan bagaimana Belanda memanfaatkan satu kelompok untuk menghancurkan kelompok lainnya.
Perang Banten juga menjadi contoh lain dari strategi politik adu domba itu. Dalam perebutan pengaruh antara VOC dan Kesultanan Banten, komunitas Melayu dijadikan bagian penting dalam operasi militer dan diplomasi Belanda. Banyak Kapitan Melayu gugur dalam perang tersebut demi mempertahankan kepentingan VOC di wilayah Banten.
Peran Kapiten Melayu kemudian meluas hingga Sumatra Barat. Wan Abdul Bagus dipercaya VOC sebagai Regeringscommisaris atau semacam duta pemerintah kolonial untuk kawasan Minangkabau. Penunjukan itu menunjukkan bahwa VOC memanfaatkan elite lokal Melayu sebagai jembatan politik untuk memperluas pengaruh di Sumatra.
Di Pariaman, strategi yang sama juga terlihat ketika VOC bekerja sama dengan sebagian elite adat lokal untuk melepaskan pengaruh Aceh. Dalam sejumlah catatan disebutkan bahwa pasukan gabungan Bugis, Ambon, dan Melayu Patani yang dipimpin tokoh-tokoh seperti Wan Abdul Bagus, Kapitan Jonker, dan Arung Palakka ikut terlibat dalam konflik melawan kekuatan yang mendukung Sultan Pariaman.
Runtuhnya pengaruh Pariaman kemudian membuka jalan bagi berkembangnya Padang sebagai pusat kekuasaan baru VOC di pantai barat Sumatra. Belanda berhasil memperkuat posisinya bukan semata karena kekuatan senjata Eropa, tetapi karena mampu memanfaatkan persaingan elite lokal dan perpecahan antarkelompok masyarakat.
Strategi serupa juga diterapkan VOC di kawasan Indonesia timur. Pada tahun 1752, Kapiten Melayu Abdul Kadir diperintahkan ke Kabaena untuk memadamkan pemberontakan Pangeran Frans yang merupakan keturunan Belanda. Pasukan Melayu berhasil mengalahkan dan membunuh pemberontak tersebut, bahkan membawa kepala Pangeran Frans ke Makassar sebagai bukti kemenangan.
Sebagai balasan atas jasa itu, VOC memberikan penghargaan berupa sembangan emas kepada Kapiten Melayu. Hadiah semacam ini menjadi salah satu cara Belanda menjaga loyalitas elite lokal agar tetap berpihak kepada pemerintah kolonial.
Pada masa berikutnya, keturunan Kapiten Melayu juga terlibat dalam operasi VOC melawan Surakarta. Intje Abdul Kadir bersama Raja Tanette membantu Kompeni menghadapi kekuatan Jawa yang dianggap mengancam kepentingan Belanda. Sebagai imbalannya, mereka memperoleh berbagai hak wilayah dan pengakuan resmi dari pemerintah kolonial.
Hubungan saling menguntungkan antara elite lokal dan kolonial inilah yang membuat politik divide et impera berjalan efektif selama ratusan tahun. Belanda tidak selalu hadir sebagai kekuatan utama di garis depan, melainkan membiarkan kerajaan atau kelompok lokal saling berkonflik sambil VOC mengambil keuntungan politik dan ekonomi.
Di Malaka, Belanda juga memanfaatkan bantuan kelompok Melayu Johor dalam menghadapi Portugis. Aliansi itu memperlihatkan bahwa kekuatan kolonial Eropa sering masuk melalui kerja sama dengan kerajaan lokal yang memiliki kepentingan politik tersendiri.
Pada abad ke-19, pola serupa muncul di Sumatra Timur ketika sebagian elite Melayu bekerja sama dengan Belanda dalam pengembangan perkebunan kolonial. Kerja sama itu kemudian memicu konflik dengan masyarakat lokal seperti dalam Perang Sunggal yang menentang perluasan kekuasaan perkebunan Belanda.
Politik adu domba yang diterapkan sejak era VOC meninggalkan dampak panjang dalam sejarah Indonesia. Banyak konflik lokal yang awalnya bersifat politik berubah menjadi pertentangan antarsuku atau antarkelompok karena campur tangan kolonial. Belanda memahami bahwa Nusantara yang terpecah akan lebih mudah dikuasai dibanding masyarakat yang bersatu menghadapi penjajahan.
