Perang dan konflik bersenjata masih melanda berbagai kawasan dunia. Dari Eropa Timur hingga Timur Tengah, dari Afrika hingga Asia, jutaan orang hidup di tengah serangan militer, perebutan wilayah, pemberontakan, dan krisis kemanusiaan. Peta konflik global yang diperbarui pada 24 Oktober 2026 mencatat 29 teater konflik, meskipun tingkat kekerasan dan karakter masing-masing konflik sangat berbeda.
Perang Rusia–Ukraina tetap menjadi salah satu konflik konvensional terbesar di dunia. Kedua negara terus bertempur di sejumlah sektor garis depan dengan mengandalkan artileri, rudal, pesawat nirawak, dan serangan terhadap infrastruktur. Walaupun perubahan wilayah di beberapa sektor berlangsung lambat, garis depan tidak sepenuhnya diam dan pertempuran masih menimbulkan korban serta kerusakan besar.
Di Sudan, perang antara Angkatan Bersenjata Sudan atau SAF dan paramiliter Rapid Support Forces atau RSF telah mengubah peta penguasaan wilayah secara drastis. SAF berhasil merebut kembali Khartoum pada 2025, sedangkan RSF memperkuat kedudukannya di Darfur. Kordofan menjadi salah satu kawasan strategis yang diperebutkan karena menghubungkan wilayah barat dengan bagian tengah Sudan.
Yaman juga masih menghadapi konflik berkepanjangan antara kelompok Houthi dan pemerintah yang diakui secara internasional beserta sekutunya. Persaingan tidak hanya berlangsung di daratan, tetapi juga berkaitan dengan keamanan pelayaran Laut Merah dan kawasan Selat Bab al-Mandab. Mobilisasi pendukung, perekrutan personel, dan bentrokan di sejumlah front harus dibedakan dari bukti adanya persiapan operasi militer besar yang telah terkonfirmasi.
Di Myanmar, junta militer menghadapi beragam kelompok perlawanan demokratis dan organisasi bersenjata etnis. Pertempuran berlangsung di wilayah seperti Sagaing, Magway, Rakhine, Kachin, Chin, dan Karen. Junta masih melancarkan operasi untuk merebut kota serta jalur logistik, sementara kelompok perlawanan mempertahankan wilayah dan melancarkan serangan balasan. Karena terdapat banyak pihak yang bertempur, situasi Myanmar tidak bisa dipahami hanya sebagai perang dua kubu.
Di Mali, pemerintah militer menghadapi pemberontakan kelompok jihad, termasuk Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin atau JNIM, serta ancaman Islamic State Sahel Province. Pada saat yang sama, ketegangan dengan kelompok separatis di utara turut memperumit konflik. Perebutan kota, serangan terhadap pangkalan militer, dan upaya menguasai jalur transportasi memperlihatkan bahwa kendali atas suatu wilayah belum tentu berarti kendali penuh atas daerah sekitarnya.
Di Republik Demokratik Kongo, kawasan Kivu Utara dan Kivu Selatan di bagian timur masih menjadi pusat konflik antara pasukan pemerintah dan kelompok M23/AFC. Penguasaan Goma dan Bukavu oleh M23 telah mengubah keseimbangan militer serta menimbulkan persoalan besar bagi warga sipil. Persaingan atas wilayah, jalur perdagangan, dan sumber daya mineral ikut memperumit upaya mencapai perdamaian.
Di Gaza, konflik Israel–Palestina masih menyisakan persoalan mendasar meskipun terdapat berbagai upaya gencatan senjata. Serangan, korban sipil, kehancuran infrastruktur, serta kesulitan pengiriman bantuan tetap menjadi perhatian. Di Lebanon selatan, konflik antara Israel dan Hezbollah juga menjadi sumber ketidakstabilan, dengan persoalan penempatan pasukan, keamanan perbatasan, dan serangan lintas wilayah yang belum terselesaikan.
Ketegangan Israel–Iran turut memengaruhi keamanan Timur Tengah yang lebih luas. Persaingan kedua negara berkaitan dengan serangan militer, kemampuan rudal, instalasi strategis, dan jaringan sekutu regional. Dampaknya tidak terbatas pada wilayah kedua negara karena eskalasi dapat memengaruhi keamanan negara-negara Teluk, Irak, Suriah, Lebanon, serta jalur pelayaran penting di kawasan.
Suriah menghadapi persoalan keamanan yang berbeda dari masa pemerintahan Bashar al-Assad. Pemerintahan transisi berupaya membangun kembali otoritas negara, tetapi masih menghadapi ketegangan antarkelompok, ancaman ISIS, serta intervensi militer dari luar. Di selatan, Provinsi Quneitra menjadi salah satu kawasan yang paling sensitif karena berdekatan dengan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel.
Kehadiran militer Israel di Quneitra dan sekitarnya telah meluas melampaui garis pemisah yang diawasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut laporan Syrian Network for Human Rights pada 8 Oktober 2026, organisasi tersebut mendokumentasikan sedikitnya 453 operasi masuknya pasukan darat Israel ke wilayah Suriah sejak 8 Desember 2024 hingga 6 Oktober 2026. Angka tersebut merupakan catatan organisasi itu, bukan hasil penghitungan independen PBB.
Perluasan posisi militer Israel di Suriah selatan menimbulkan pertanyaan mengenai kedaulatan negara dan masa depan pengaturan keamanan perbatasan. Israel menyatakan tindakannya berkaitan dengan keamanan, sedangkan pemerintah Suriah menuntut penarikan pasukan ke garis yang berlaku sebelum jatuhnya pemerintahan Assad. Keberadaan pasukan Israel di wilayah pemisahan juga dinilai PBB bertentangan dengan pengaturan dalam Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974.
Persoalan lain muncul di Provinsi Suwayda, wilayah mayoritas penduduknya berasal dari komunitas Druze. Ketegangan antara kelompok bersenjata Druze dan pasukan pemerintah transisi telah menimbulkan korban serta memperdalam ketidakpercayaan terhadap pemerintahan pusat. Sebagian pemimpin Druze menyuarakan gagasan pemisahan atau pemerintahan mandiri, tetapi sikap tersebut tidak mewakili seluruh komunitas Druze. Belum ada dasar untuk menyatakan bahwa sebuah negara Druze merdeka telah terbentuk atau bahwa seluruh kelompok Druze mendukung proyek tersebut.
Di Ethiopia, konflik di wilayah Amhara dan ketegangan yang melibatkan Tigray masih menjadi tantangan bagi pemerintah federal. Perselisihan mengenai kekuasaan daerah, keamanan, dan hubungan antarkelompok belum sepenuhnya terselesaikan. Perkembangan di negara ini penting karena Ethiopia merupakan salah satu negara berpenduduk terbesar di Afrika dan memiliki posisi strategis di kawasan Tanduk Afrika.
Somalia masih memerangi Al-Shabaab, kelompok bersenjata yang melancarkan serangan terhadap pasukan keamanan, fasilitas pemerintah, dan warga sipil. Pemerintah Somalia dibantu berbagai mitra keamanan, tetapi kelompok tersebut tetap mampu melakukan serangan gerilya. Konflik ini juga berdampak pada negara-negara tetangga dan upaya menjaga stabilitas di kawasan Tanduk Afrika.
Di Nigeria dan kawasan Danau Chad, Boko Haram dan Islamic State West Africa Province atau ISWAP masih menjadi ancaman. Serangan terhadap desa, penculikan, dan pertempuran dengan pasukan keamanan terus membebani masyarakat. Pada saat bersamaan, kekerasan antarkelompok bersenjata dan konflik komunal di sejumlah wilayah Nigeria menambah kompleksitas persoalan keamanan.
Di Burkina Faso dan Niger, pemberontakan kelompok jihad yang berafiliasi dengan jaringan Al-Qaeda dan ISIS telah meluas ke banyak daerah pedesaan. Pemerintah kedua negara menghadapi kesulitan mempertahankan jalur transportasi serta melindungi permukiman terpencil. Bersama Mali, kedua negara tersebut membentuk kawasan konflik Sahel yang saling terhubung melalui pergerakan kelompok bersenjata, perdagangan senjata, dan jaringan logistik lintas perbatasan.
Di perbatasan Pakistan–Afghanistan, ketegangan bersenjata berkaitan dengan serangan lintas wilayah, operasi militer, dan tuduhan mengenai keberadaan kelompok Tehrik-e-Taliban Pakistan di Afghanistan. Sementara itu, Haiti menghadapi krisis keamanan akibat geng bersenjata yang menguasai atau mengancam sejumlah kawasan permukiman dan jalur transportasi. Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa konflik serius tidak selalu berbentuk perang konvensional dengan garis depan yang jelas.
Di luar negara-negara tersebut, Republik Afrika Tengah, Sudan Selatan, Mozambik bagian utara, Libya, Kolombia, dan Meksiko juga menghadapi konflik bersenjata atau kekerasan terorganisasi dengan intensitas yang berbeda-beda. Sebagian melibatkan pemberontakan terhadap pemerintah, sebagian lainnya berkaitan dengan persaingan antarkelompok bersenjata dan organisasi kriminal. Karena itu, tidak semua konflik tersebut dapat disamakan dengan perang antarnegara atau perang saudara berskala besar.
Gambaran global ini memperlihatkan bahwa jumlah front pertempuran tidak selalu sebanding dengan luas wilayah yang berubah di peta. Sebuah perang dapat memiliki banyak bentrokan tanpa perubahan teritorial besar, sementara perebutan satu kota atau jalur logistik strategis bisa mengubah keseimbangan militer secara signifikan. Untuk menilai apakah suatu perang sedang mengalami eskalasi, diperlukan perbandingan penguasaan wilayah, intensitas serangan, mobilisasi pasukan, korban, dan kondisi penduduk sipil dalam periode yang sama.
Pada akhirnya, konflik-konflik tersebut memperlihatkan betapa sulitnya membangun perdamaian ketika persaingan kekuasaan, kepentingan geopolitik, perbedaan identitas, dan perebutan sumber daya saling bertumpuk. Perkembangan di Ukraina, Sudan, Yaman, Myanmar, Mali, Kongo, Timur Tengah, dan kawasan lainnya perlu terus dipantau melalui sumber yang dapat diverifikasi. Peta perang bukan hanya gambaran wilayah yang dikuasai pasukan, melainkan juga cerminan nasib jutaan orang yang kehidupan, tempat tinggal, dan masa depannya masih berada dalam ketidakpastian.
Konflik di India Timur Laut juga kembali memburuk, terutama di negara bagian Manipur, yang sejak Mei 2023 dilanda kekerasan antarkomunitas Meitei dan Kuki-Zo. Konflik ini berkaitan dengan persaingan atas tanah, pekerjaan, representasi politik, serta status dan hak masyarakat adat. Lebih dari 260 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 60.000 orang mengungsi sejak konflik besar tersebut meletus pada 2023, menurut Human Rights Watch. Pada 2026, ketegangan bertambah dengan munculnya bentrokan antara kelompok Kuki-Zo dan Naga di kawasan perbukitan.
Manipur kini menghadapi beberapa garis konflik yang saling bertumpuk. Pada 9–10 Oktober, delapan orang dari komunitas Kuki dan Naga dilaporkan tewas dalam kekerasan di distrik Kamjong dan Kangpokpi. Pada 19 Oktober, tiga warga Meitei tewas ditembak, lalu seorang pria Kuki-Zo ditemukan tewas pada hari berikutnya. Serangkaian kejadian ini memperlihatkan bahwa kekerasan tidak lagi hanya berpusat pada persaingan Meitei–Kuki-Zo, tetapi juga melibatkan ketegangan Kuki–Naga serta konflik lain antarkelompok lokal. Tuduhan mengenai pelaku dalam sejumlah insiden masih diperselisihkan dan tidak boleh dianggap terbukti sebelum penyelidikan selesai.
Di Assam dan Nagaland, situasinya tidak identik dengan perang di Manipur. Assam masih menghadapi persoalan pemberontakan dan keamanan di sejumlah wilayah, tetapi pada Maret 2026 pemerintah negara bagian menandatangani kesepakatan dengan beberapa kelompok bersenjata Kuki dan Hmar untuk mengakhiri militansi mereka. Di Nagaland, persoalan utama berkaitan dengan proses perdamaian dan tuntutan politik kelompok Naga, sementara wilayah perbatasan dengan Manipur ikut terdampak oleh ketegangan antarkomunitas. Karena itu, India Timur Laut lebih tepat digambarkan sebagai kawasan dengan konflik etnis dan pemberontakan yang saling berkaitan, bukan satu perang terpadu antara seluruh kelompok Kuki, Naga, dan masyarakat lainnya.
