Pemerintah Iran semakin memperketat kontrol atas akses internet nasional guna menghadapi ancaman keamanan dari Israel, terutama dalam konteks meningkatnya serangan presisi yang diduga menggunakan data digital untuk membidik target di dalam wilayah Iran. Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan luas yang bertujuan melindungi infrastruktur strategis negara dari infiltrasi teknologi asing dan perangkat lunak mata-mata buatan Israel.
Salah satu instrumen utama Iran adalah pengembangan dan penerapan penuh dari National Information Network (NIN), sebuah jaringan informasi domestik yang dikembangkan untuk menggantikan ketergantungan pada internet global. Jaringan ini memiliki dua sektor utama: satu untuk sektor publik dan pengguna bisnis, dan satu lagi untuk sektor pemerintahan. Semua pengguna jaringan wajib teridentifikasi melalui nomor induk kependudukan dan nomor telepon mereka.
Dengan NIN, Iran memiliki kemampuan untuk menutup akses ke internet luar negeri dalam waktu singkat dan mengalihkan seluruh lalu lintas digital ke jaringan domestik. Skema ini telah diuji coba penuh selama pemadaman internet nasional pada November 2019, dan terbukti efektif dalam menjaga komunikasi internal tetap berjalan sambil memblokir intervensi dari luar.
Langkah terbaru yang dilakukan pemerintah adalah menghimbau warganya untuk menghapus aplikasi WhatsApp dan aplikasi berbasis lokasi dari ponsel mereka. Imbauan ini diumumkan lewat televisi nasional dan dianggap sebagai bagian dari upaya menutup celah pengawasan digital yang bisa dimanfaatkan oleh spyware Israel untuk mengumpulkan data lokasi dan kebiasaan pengguna.
Kekhawatiran Iran bukan tanpa alasan. Sejumlah laporan menyebut bahwa Israel dan perusahaan-perusahaan teknologi yang berafiliasi dengannya telah menggunakan spyware seperti Pegasus dan Paragon untuk menyusup ke perangkat milik aktivis, jurnalis, dan pejabat negara. WhatsApp sendiri pernah menjadi medium penyebaran spyware melalui teknik "zero-click attack" yang tak membutuhkan interaksi pengguna untuk menginfeksi perangkat.
Di sisi lain, Iran juga menghadapi tantangan besar dari penyebaran perangkat Starlink yang diaktifkan secara ilegal di dalam negeri. Layanan internet satelit milik Elon Musk itu diyakini telah hadir di Iran melalui jalur pasar gelap, dengan estimasi mencapai 20 ribu terminal aktif. Meskipun perangkat ini mampu menghindari pengawasan NIN, pemerintah berupaya mendeteksi dan menonaktifkan sinyal-sinyal yang berasal dari jaringan satelit.
Untuk mengatasi ancaman ini, badan intelijen dan keamanan cyber Iran bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi nasional guna memantau spektrum frekuensi dan menindak setiap pemancar ilegal. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan kebijakan baru yang mewajibkan perusahaan teknologi dan data center untuk hanya menggunakan server yang berbasis di Iran dan mencatat seluruh alamat IP mereka.
Sebagai bentuk pencegahan lanjutan, pemerintah mengembangkan aplikasi domestik alternatif untuk menggantikan layanan asing seperti WhatsApp, Instagram, dan Telegram. Aplikasi-aplikasi lokal ini diawasi ketat dan dijamin keamanannya oleh otoritas siber Iran, meski masih menghadapi tantangan dari rendahnya kepercayaan publik terhadap transparansi data.
Langkah-langkah pengamanan ini juga mencerminkan perubahan paradigma Iran dalam melihat ruang digital sebagai medan pertempuran baru. Konflik yang dulunya berlangsung di darat kini telah bertransformasi ke dalam bentuk serangan siber dan manipulasi informasi melalui dunia maya, yang dampaknya bisa lebih luas dan tak terdeteksi secara kasat mata.
Ketika sebagian besar negara bergantung pada infrastruktur digital global, Iran memilih jalan berbeda dengan membangun "internet dalam negeri" yang bisa dikendalikan secara penuh oleh negara. Pendekatan ini membuat Iran lebih siap dalam menghadapi situasi darurat, sekaligus membatasi ruang gerak kekuatan asing yang ingin menyusup ke sistem komunikasi nasional.
Namun demikian, upaya untuk membendung penetrasi teknologi luar tetap menghadapi hambatan dari kebutuhan masyarakat akan konektivitas global. VPN dan perangkat satelit seperti Starlink tetap menjadi solusi bagi warga yang ingin mengakses informasi tanpa sensor, meskipun penggunaannya kini dianggap ilegal oleh negara.
Para pengamat menilai, kontrol ketat terhadap internet juga menjadi alat politik untuk menekan perbedaan pendapat, terutama di masa krisis seperti saat ini. Pemerintah Iran membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa semua kebijakan internet semata-mata demi menjaga kedaulatan digital dan keselamatan nasional.
Dengan meningkatnya intensitas konflik dengan Israel, kebutuhan akan kontrol penuh atas arus informasi menjadi semakin vital. Pemerintah Iran percaya bahwa serangan militer presisi dapat dikurangi jika musuh tidak memiliki akses langsung terhadap data digital warga negara.
Selain itu, pemerintah Iran terus menyosialisasikan pentingnya keamanan digital kepada masyarakat. Kampanye edukasi tentang risiko aplikasi asing, bahaya berbagi lokasi, dan pentingnya menjaga kerahasiaan digital terus digalakkan di sekolah, universitas, dan media nasional.
Iran tampaknya akan terus memperkuat NIN dan memperluas jangkauannya di seluruh wilayah negara. Rencana pengembangan jaringan 5G nasional dan peluncuran sistem operasi dalam negeri juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mandiri secara teknologi dan digital.
Di tengah tekanan geopolitik yang terus meningkat, Iran memilih memperkuat benteng digitalnya sebagai langkah perlindungan strategis. Dunia maya kini bukan lagi sekadar ruang komunikasi, melainkan menjadi lini depan pertahanan negara di era konflik modern.
Post a Comment